🚀 AKPK TAHUN 2026

Akselerasi Kompetensi ASN Jawa Barat

Platform terintegrasi untuk analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan kurikulum kompetensi ASN yang presisi dan berdampak.

Masuk Aplikasi Cek Progress
Hero Illustration
51,872
Total ASN Terdaftar
38
Perangkat Daerah
11.6%
Presentase Pengisian

Top Progress Perangkat Daerah

Apresiasi untuk instansi dengan tingkat penyelesaian analisis tertinggi.

#1
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Selesai: 309 / 310 99.7%
#2
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Selesai: 143 / 144 99.3%
#3
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Selesai: 125 / 126 99.2%
#4
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Selesai: 109 / 110 99.1%
#5
DINAS PERKEBUNAN
Selesai: 195 / 197 99%
#6
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selesai: 160 / 162 98.8%

📊 Data Monitoring Publik

Pantau status pengisian pegawai di setiap Perangkat Daerah secara transparan.
Nama Perangkat Daerah Total Pegawai Sudah Mengisi Persentase Status
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 310 309 99.7% Proses
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 144 143 99.3% Proses
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 126 125 99.2% Proses
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 110 109 99.1% Proses
DINAS PERKEBUNAN 197 195 99% Proses
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 162 160 98.8% Proses
SEKRETARIAT DPRD 126 124 98.4% Proses
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 115 113 98.3% Proses
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 166 163 98.2% Proses
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 96 94 97.9% Proses
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 74 72 97.3% Proses
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 71 69 97.2% Proses
DINAS SOSIAL 358 346 96.6% Proses
SEKRETARIAT DAERAH 683 652 95.5% Proses
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 38 36 94.7% Proses
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 103 96 93.2% Proses
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 127 118 92.9% Proses
BADAN PENGHUBUNG 27 25 92.6% Proses
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 121 110 90.9% Proses
DINAS KEHUTANAN 625 563 90.1% Proses
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 108 97 89.8% Proses
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 164 146 89% Proses
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 165 144 87.3% Proses
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 259 219 84.6% Proses
DINAS SUMBER DAYA AIR 334 246 73.7% Proses
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 155 108 69.7% Proses
DINAS PERHUBUNGAN 272 183 67.3% Proses
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 200 116 58% Proses
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 66 36 54.5% Proses
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 286 116 40.6% Rendah
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN 423 118 27.9% Rendah
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 356 90 25.3% Rendah
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG 600 151 25.2% Rendah
BADAN PENDAPATAN DAERAH 748 179 23.9% Rendah
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1,029 152 14.8% Rendah
DINAS KESEHATAN 3,454 154 4.5% Rendah
INSPEKTORAT DAERAH 155 1 0.6% Rendah
DINAS PENDIDIKAN 39,319 150 0.4% Rendah
Terstandarisasi

Mengacu pada standar kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Teknis Nasional.

Analisis Otomatis

Sistem mendeteksi GAP kompetensi dan merekomendasikan pelatihan secara cerdas.

Efisiensi Anggaran

Perencanaan anggaran diklat berbasis data (Evidence Based Policy).